Catatan Singkat tentang Penulisan Sejarah Sulsel

Istana Raja Gowa, I Koemala, 1844 - 1893.

KITLV Belanda, edit foto by : jubek/saungvisualdesainisme

Di Penghujung Tahun 2011 ini, saya menerima kiriman buku – buku sejarah daerah Sulawesi Selatan dari seorang kawan. Penulisan sejarah lokal masih didominasi pengungkapan tiga kerajaan besar yang pernah ada di Sulawesi Selatan, yaitu Pertama, Kerajaan Luwu yang rajanya disebut Mappajunge atau Pajunge’ artinya (raja) yang berpayung atau yang menaungi. Biasa pula disebut Datu Mappajunge’ ri Luwu (artinya Raja yang berpayung di Luwu), Kedua, Kerajaan Gowa, yang rajanya disebut Sombaya artinya (raja) yang disembah. Biasa pula disebut Karaeng Sombayya ri Gowa (artinya : raja yang disembah di Gowa). Setelah islam masuk dan diterima resmi sebagai agama kerajaan, Raja Gowa kemudian digelari Sultan. Ketiga, Kerajaan Bone yang rajanya disebut Mangkau’e artinya (raja) yang bertakhta atau memerintah. Umumnya disebut Arung Mangkau’E ri Bone (artinya yang bertakhta atau yang memerintah di Bone).

Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya terhadap penulisan sejarah lokal, sebagai pemerhati budaya saya cukup prihatin akan kelangkaan kepustakaan sejarah daerah, khususnya di Sulawesi Selatan yang pada Abad XVII diperkirakan terdapat 50 kerajaan yang tersebar, baik di semenanjung timur maupun di semenanjung barat jazirah Sulawesi Selatan, sebuah persebaran politik kekuasaan dan perebutan pengaruh antara wilayah Bugis dan Makassar, baik sebelum maupun sesudah terjadinya Perang Makassar.

Bevolking van makassar, 1890. (sumber : KITLV Belanda, edit foto by : jubek/saungvisualdesainisme)

Anehnya, kalau kita jalan – jalan ke Toko Buku (TB) besar di Kota Makassar, hampir pasti kita masih bisa temukan buku tentang Sejarah Gowa, Luwu dan Bone dalam berbagai versi dan tinjauan. Tapi kita sudah pasti akan kecewa jika kita mencoba mencari buku tentang Sejarah Kerajaan Tallo, Wajo, Tanete (Agang Nionjo), Limae’ Ajattapareng (Sawitto, Sidenreng, Suppa, Mallusetasi’ dan Rappang, Massenrempulu’ (Enrekang, Maiwa, Malluwa, Alla’, dan Bonobatu), Galesong, Binamu, Bangkala, Marusu’, Siang, Lombasang, dan lain sebagainya. Boleh dikata hampir semua kabupaten di Sulawesi Selatan pernah berdiri dan berkembang sebuah kerajaan yang mewarnai politik kekuasaan di daerah ini, sayangnya ini tak banyak diungkap sejarawan lokal.

Beberapa buku yang saya terima dari kiriman seorang kawan (demi menghargai sebuah karya intelektual dan langkah awal bangunan kepustakaan sejarah daerah Sulawesi Selatan, saya memandang tidak perlu menyebut penulis dan buku karyanya) ditulis oleh—maaf, seorang kawan penulis yang bukan orang Bugis Makassar. Sejarah ya sejarah, harus ditulis apa adanya. Tapi sebuah sejarah, ia tidak berdiri sendiri. Ada pengaruh budaya yang mewarnai perjalanan sejarah itu. Seorang penulis sejarah Sulsel harus memahami apa itu arajang / kalompoang sebagai simbolisme kekuasaan, bagaimana “salasila” (keturunan) itu dibangun atas dasar eksistensi “Tomanurung”, bagaimana konsepsi suksesi itu dibangun, dan “ulu ada” itu disepakati, apa itu siri’ sebagai pranata pertahanan harga diri dan pacce’ / pesse’ sebagai bentuk kepedulian (solidaritas), semangat kebersamaan, dan lain sebagainya. Untuk beberapa saat setelah membaca buku itu, jujur saya sedikit kecewa.

Narzis. Penulis di depan Fort Rotterdam, Makassar. (foto : dok.pribadi).

Beberapa kesalahan yang cukup mencolok mewarnai penulisan sejarah lokal itu ialah menyama-ratakan persepsi / pengertian antara bangsawan dan raja. Misalnya menyamakan antara Karaeng dan Sombayya, Arung dan Mangkaue’, Datu dan Pajunge’. Yang sebenarnya adalah Sombayya sudah pasti karaeng, Mangkaue’ sudah pasti Arung, Pajunge’ sudah pasti Datu, tapi tidak semua Karaeng, Arung dan Datu bisa menjadi Karaeng Sombayya, Arung Mangkaue’ dan Datu Ma’pajunge’. Perbedaan ini bukan hanya menyangkut kharisma sebuah kekuasaan, tetapi juga menyangkut penyebutan bahasa—penghormatan—terhadap bangsawan dan raja itu yang berbeda.

Sekedar contoh, menurut adab jika seorang rakyat berbicara dengan bangsawan Luwu (Datu), maka sudah cukup baginya bila menjawab, “Iye” (kata tersebut adalah suatu jawaban yang sopan, berarti Iya). Hal ini berbeda jika menjawab seorang raja (Pajung), maka ia harus menyahut, “Usompai Pajunge”. (artinya : saya menyembah perintah paduka). Hal ini berlaku pula bagi penyebutan “Arung” dan “Arung Mangkaue” di Bone serta “Karaeng” dan “Karaeng Sombayya” di Gowa.

Contoh lainnya, misalnya ada dua anak raja baru lahir (anak kembar), seorang Pajung jika bertanya kepada sanro boto (dukun beranak) maka akan bertanya, “Aga rupanna jemma barue’, sanro boto ?” dan ketika adik kembarannya lahir, maka Pajung akan bertanya dengan bahasa berbeda, “aga rupanna, tau warue’, sanro boto ?”. Yang pertama disebut “Jemma”, sedang yang kedua disebutnya “tau warue”. Kedua kata tersebut sama – sama berarti “orang baru”, bedanya yang pertama sudah ditentukan sebagai “anak mattola” (putera mahkota) sedang yang kedua “bukan putera mahkota” (anakangileng).

Demikianlah sedikit catatan tentang penulisan Sejarah Sulsel. Tabe’ Bija, sedikit koreksian ini paling tidak menegaskan bahwa Sejarah tak cukup hanya dipelajari, tetapi ia harus “dipahami” dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya kontekstualisasi historis itu sendiri, tetapi juga aspek sosio-kultural yang mewarnainya.
M Farid W Makkulau